Industri Hasil Pengolahan Tembakau Butuh Regulasi Khusus Perlu Dukungan Pemerintah

industri HPTL perlu diatur ke dalam regulasi yang lebih tinggi seperti Undang-Undang atau Peraturan Presiden sehingga menciptakan kepastian usaha.

suryatravel/ahmad zaimul haq
Rokok elektrik sebagai salah satu hasil pengolahan tembakau lainnya 

“Kalau dilihat, industri ini cukup berkembang pesat sehingga kita harus melindunginya. Industri HPTL memiliki potensi cukup besar, di samping penerimaan negara, ada tenaga kerja. Kita tidak bisa menghalangi teknologi seperti ini,” tambah Supriadi.

Selain regulasi dari aspek kesehatan, pemerintah juga diharapkan menetapkan standarisasi produk HPTL.

 “Kami sudah memulai membuat standar dalam rangka menciptakan kepastian usaha. Kami sudah membahas dengan Badan Standardisasi Nasional. Mudah-mudahan tahun ini standar akan kami buat dan selesai tidak ada halangan,” ujar Supriadi.  

Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pengembangan industri dan Kawasan, I Gusti Putu Suryawan, menambahkan standardisasi produk HPTL diperlukan untuk menciptakan kepastian usaha bagi industri HPTL.

“Ini yang sedang kami dorong melalui Kemenperin, produk yang baik dan benar standarnya seperti apa? Ini yang harus ditetapkan,” katanya.  

Sejauh ini, Putu melanjutkan, dirinya sudah secara intensif membahas industri HPTL dengan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Bambang Adi Winarso.

 “Kami sudah cukup intens berkomunikasi. Saya sampaikan ini yang harus mulai (pembahasan) dari industri karena kepentingan dari sisi alat dan ekstrak. Mereka (pelaku usaha) takut investasi di sini karena belum ada kepastian usaha,” tambah Putu. 

Dengan berbagai potensi yang ada, menurut Putu, Indonesia perlu bergerak cepat dalam memanfaatkan peluang dari industri HPTL. Jika terlambat memberikan kepastian usaha, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk HPTL dari luar negeri. “Jangan sampai sudah keburu banjir dan tata niaga banjir dari luar, kita hanya jadi pengguna. Kita memang harus segera, mungkin kalau perlu, ada gugus tugas vape," tutupnya.

Ikuti kami di
Penulis: Wiwit Purwanto
Editor: Wiwit Purwanto
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved